Ketentuan mengenai monografi desa telah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Mulai dari pengertian hingga format pengisian bukunya.
Apa dasar hukumnya? Seperti apa definisinya? Bagaimana dengan bentuk atau format laporannya? Semuanya akan dibahas di sini.
Dasar Hukum
Peraturan tentang monografi desa telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan.
Dalam Permendagri No.13 tahun 2012 ini memuat definisi monografi desa, data-data monografi desa, pelaksanaan, pelaporan, pembinaan, hingga pembiayaan.
Selain itu, permendagri tersebut juga melampirkan format buku laporan monografi desa yang langsung dapat diisi sesuai dengan data desa terkait.
Pengertian Monografi Desa
Jadi, apa yang dimaksud dengan monografi desa? Monografi desa adalah himpunan data yang dilakukan oleh pemerintah desa. Ini merupakan definisi singkatnya.
Istilah monografi menurut KBBI Daring didefinisikan sebagai tulisan (karangan, uraian) mengenai satu bagian dari suatu ilmu atau mengenai suatu masalah tertentu.
Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2012 Pasal 1 angka 10, monografi desa dan kelurahan adalah himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan kelurahan yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Siapa yang bertanggungjawab terhadap monografi desa ini? Pada Pasal 2 disebutkan bahwa Kepala Desa dan Lurah bertanggungjawab terhadap monografi desa dan kelurahan ini.
Kemudian, muncul pertanyaan berikutnya adalah, data apa saja yang dihimpun oleh pemerintah desa dan kelurahan untuk kebutuhan monografi tersebut?
Data Monografi Desa
Ada lima jenis data yang dihimpun oleh pemerintah desa untuk melaksanakan monografi. Kelima jenis data tersebut antara lain:
- data umum;
- data personil;
- data kewenangan;
- data keuangan; dan
- data kelembagaan.
Data umum berisi data sosial, ekonomi, ketenteraman dan ketertiban, dan bencana serta kewilayahan.
Data personil berisi data personil penyelenggara pemerintahan desa dan pemerintah kelurahan.
Data kewenangan berisi data kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan.
Data keuangan berisi data pendapatan, belanja, pembiayaan, dan kekayaan desa.
Data kelembagaan berisi data kelembagaan desa dan kelurahan.
Mekanisme atau Tahap Pelaporannya
Ada empat tahapan dalam membuat laporan monografi desa. Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut.
1. Kepala Desa dan Lurah mengisi dan mengumpulkan data-data yang telah disebutkan di atas menggunakan formulir monografi dimulai pada setiap awal dan pertengahan tahun anggaran
2. Kepala Desa dan Lurah melaporkan monografi desa dan kelurahan dalam bentuk buku kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
3. Bupati/Walikota melaporkan buku monografi desa dan kelurahan kepada Gubernur.
4. Gubernur menyampaikan buku laporan monografi desa dan kelurahan yang ada di seluruh kabupaten/kota di wilayahnya kepada Menteri.
Download Format Laporan Monografi (doc)
Jika Anda sedang membutuhkan format laporan monografi desa, silakan klik DOWNLOAD MONOGRAFI DESA untuk menyimpan filenya ke laptop atau komputer Anda.
File laporan tersebut berekstensi .doc sehingga setelah didownload bisa langsung digunakan untuk mengisi pendataan desa yang dibutuhkan.
Baca juga: Potensi Desa − Pengertian, Macam, dan Manfaatnya
Contoh Monografinya
Berikut adalah salah satu contoh laporan monografi yang telah dipublikasikan oleh Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Laporan selengkapnya, Anda bisa melihatnya langsung melalui web desa resminya di alamat https://gayam-bjn.desa.id/artikel/2021/4/20/monografi-desa. Sebab, akan terlalu panjang jika ditampilkan semua di sini.
Penutup
Itulah pembahasan terkait monografi desa dan kelurahan berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2012, yang meliputi:
- dasar hukumnya;
- pengertiannya;
- tahap-tahapnya;
- format laporannya dalam bentuk doc yang bisa didownload; dan
- contoh monografinya.
Sekian pembahasan mengenai monografi desa ini dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda.
