Home » Info » Desa » Aset Desa − Jenis, Mekanisme dan Tujuan Pengelolaannya

Aset Desa − Jenis, Mekanisme dan Tujuan Pengelolaannya

Aset Desa dan bagaimana pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016.

Dalam UU No.6 Tahun 2014 dijelaskan definisi dari aset desa itu sendiri. Selain itu, UU Desa tersebut juga merincikan apa saja yang termasuk dalam aset atau kekayaan desa dan bagaimana asas-asas pengelolaannya.

Sedangkan Permendagri No.1 Tahun 2016 merincikan apa saja jenis-jenis aset/kekayaan desa dan menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme pengelolaannya.

Mari kita mulai pembahasan kali ini dengan memahami pengertian atau definisinya.

Pengertian Aset Desa

Apa itu aset desa? Apa yang dimaksud dengan aset desa? Jadi, Aset Desa adalah segala barang atau kekayaan yang asli dimiliki oleh desa.

Jika merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Aset Desa didefinisikan sebagai:

Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Lalu jika melihat definisi yang ada pada Permendagri No.1 Tahun 2016, bunyinya pun sama seperti definisi di atas.

Pada dasarnya, segala sumber daya alam yang ada di desa, segala barang yang dibeli dengan APB Desa yang kemudian menjadi milik desa merupakan aset desa.

Aset-aset yang dimiliki ini dikategorikan menjadi beberapa jenis yang kemudian ditetapkan dengan peraturan undang-undang.

Jenis-Jenisnya

Berdasarkan Permendagri No.1 Tahun 2016, aset desa dikategorikan menjadi enam jenis. Adapun jenis-jenis tersebut antara lain.

  1. Kekayaan yang memang asli dimiliki oleh desa;
  2. Kekayaan yang didapat dari proses pembelian atau perolehan atas beban APB Desa;
  3. Kekayaan yang didapat dari hibah dan sumbangan atau sejenisnya;
  4. Kekayaan yang didapat dari pelaksanaan perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
  5. Dari hasil kerja sama desa; dan
  6. Kekayaan yang didapat dari perolehan lain yang sah.

Salah satu jenis yang telah disebutkan di atas adalah kekayaan asli desa. Kekayaan apa saja yang dimaksud sehingga dapat dikatakan sebagai aset desa?

Kekayaan asli desa yang dimaksud, yaitu tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa dan pelelangan hasil pertanian.

Tidak hanya itu saja. Sumber-sumber mata air, pemandian umum dan kekayaan lainnya juga termasuk dalam kekayaan yang memang asli dimiliki oleh desa.

Kekayaan-kekayaan asli desa ini juga disebut sebagai aset desa yang bersifat strategis.

Baca juga: RKP Desa − Pengertian, Tahapan, dan Isi yang Termuat

Mekanisme Pengelolaan Aset Desa

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 telah menetapkan bagaimana mekanisme pengelolaan aset atau kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh desa.

Mekanisme tersebut meliputi prinsip pengelolaan, pengelola yang terlibat, dan tata cara serta tahapan pengelolaannya.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Aset Desa

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan desa harus berlandaskan pada asas-asas yang telah ditetapkan peraturan. Adapun asas-asas tersebut di antaranya.

  1. Fungsional;
  2. Kepastian hukum;
  3. Transparansi dan keterbukaan;
  4. Efisiensi;
  5. Akuntabilitas; dan
  6. Kepastian nilai.

Pihak Pengelola Kekayaan Desa

Pengelolaan aset yang dimiliki oleh desa tentu melibatkan berbagai pihak penting di desa. Adapun pihak yang terlibat adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kepala Desa di sini merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan sehingga memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan aset-aset yang ada.

Sebagai pemegang kekuasaan, Kepala Desa berhak menguasakan sebagian kekuasaannya itu kepada perangkat desa. Perangkat Desa yang dimaksud ini adalah Sekretaris Desa dan unsur perangkat desa.

Sekretaris Desa berperan sebagai pembantu pengelola aset. Sedangkan unsur perangkat desa berperan sebagai petugas/pengurus aset.

Tata Cara Pengelolaannya

Ada beberapa tata cara dalam pengelolaan aset-aset desa. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut.

  • Jika aset berupa tanah, maka disertifikatkan atas nama pemerintah desa.
  • Jika aset berupa bangunan, maka harus dilengkapi bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
  • Aset dapat diasuransikan sesuai kemampuan desa dan dilaksanakan sesuai peraturan undang-undang.
  • Dilarang menyerahkan aset kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
  • Dilarang menggadaikan atau menjaminkan aset untuk mendapatkan pinjaman.

Tahapan Pengelolaan Aset yang Dimiliki oleh Desa

Berdasarkan Permendagri No.1 Tahun 2016, ada 14 tahapan dalam pengelolaan kekayaan desa. Apa saja tahapan-tahapan tersebut?

Tahapan pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Baca juga: Balai Desa − Pengertian, Kegunaan, dan Jam Operasionalnya

Tujuan Pengelolaan Aset

Aset-aset yang dimiliki oleh desa ini harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat. Tentu pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Pengelolaan yang dilakukan dengan baik bisa mendatangkan banyak manfaat maupun kebaikan bagi warga desa setempat maupun desa-desa di sekitarnya.

Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan pada UU No.6 Tahun 2014 bahwa pengelolaan aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa di samping meningkatkan pendapatan desa.

 

Share yuk, ke:

Leave a Comment